Jumat, 25 Maret 2011

Taman Terumbu Karang Pramuka

Untuk memperingati 50 tahun Gerakan Pramuka, bakal dibuat taman terumbu karang di perairan Sabang, Merauke, Miangas, dan Rote. "Anggota Pramuka di kwartir cabang atau kabupaten setempat yang akan merawat terumbu karang tersebut," kata Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bidang Pendidikan-Pelatihan Jana Anggadiredja, Rabu (23/3).

Menurut Jana, pada setiap lokasi terdapat 50 petak taman, yang setiap petaknya berukuran 4 x 5 meter. Spesies yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan kondisi perairan setempat. Pada bagian tengahnya akan ada tulisan “50 Tahun Gerakan Pramuka”.
Rencana pembuatan taman ini diputuskan pada Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka yang berlangsung pada 18-20 Maret lalu.

"Kami juga akan melakukan ekspedisi bahari Nusantara, estafet tunas kelapa, dan penanaman pohon," kata Kodrat Pramudho, wakil ketua bidang humas dan informatika.

Ekspedisi bahari dimulai pada Maret-Juli dengan rute Jakarta-Sabang-Merauke-Jakarta. Pada setiap lintasan diikuti anggota Pramuka Satuan Karya Bahari dengan komandan kapal Effendy Soleman, pemuda pelopor bahari tingkat nasional.

Adapun titik start estafet tunas kelapa berada di delapan penjuru Indonesia, yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Yogyakarta.

Sebanyak 17 anggota Pramuka akan berjalan kaki membawa bendera Merah Putih, bendera dan pataka Pramuka, serta tunas kelapa. Mereka bergantian di setiap kwartir daerah/provinsi hingga finis di Jakarta. Bendera, pataka, dan tunas kelapa itu akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang rencananya menjadi pembina upacara pada hari ulang tahun Pramuka 14 Agustus 2011.

Selasa, 22 Maret 2011

Kwarnas Bentuk Tim Reaksi Cepat Siaga Bencana

Sebagai sebuah struktur gerakan sumber daya manusia (SDM) terbesar kedua setelah Palang Merah Indonesia (PMI) di tanah air, Gerakan Pramuka segera membentuk Tim Reaksi Cepat Siaga Bencana.

Tim Reaksi Cepat tersebut akan berfungsi mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana di seluruh Indonesia, kata Wakil Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Bidang Abdi Masyarakat dan Siaga bencana, Marsekal Madya Eris Heriyanto di Jakarta, Sabtu.

"Kita akan membuat semacam 'center' (pusat) yang nanti berfungsi untuk memperlancar komunikasi saat proses penanggulangan bencana berlangsung, sehingga tim reaksi cepat yang terbetuk 2011 ini diharapkan juga dapat bergerak cepat saat dibutuhkan," katanya saat menyampaikan Program Kerja 2011 Bidang Abdi Masyarakat dan Siaga Bencana dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka 2011.

Ia mengatakan, Gerakan Pramuka memang tidak memiliki cukup kemampuan dalam hal finansial, namun Pramuka merupakan struktur gerakan informal terbesar kedua setelah PMI di Indonesia. Karena itu, Pramuka yang strategis untuk mendukung BNPB dalam penanggulangan bencana di berbagai pelosok di Indonesia guna menolong masyarakat.

Tim reaksi cepat akan dibentuk di tingkat Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, hingga Kwartir Cabang. Kwartir Cabang akan menjadi ujung tombak dari tim reaksi cepat karena dianggap paling mengetahui kondisi lapangan di setiap daerah.

"Kwartir Cabang ini juga harus memiliki Unit Siaga Bencana yang memiliki posko-posko yang tahu pasti kondisi lapangan. Saya harap ini bisa terbentuk dan berjalan dengan komprehensif," ujarnya. Wakil Ketua Kwarnas yang juga merupakan Sekjen Kementerian Pertahanan ini menjelaskan bahwa pembentukan "center" sekaligus Tim Reaksi Cepat Siaga Bencana tersebut merupakan bagian dari program kerja Gerakan Pramuka Bidang Abdi Masyarakat dan Siaga Bencana tahun 2011, dan akan terus dibicarakan lebih lanjut untuk mematangkannya.

Masih terkait dengan penanggulangan bencana, ia menambahkan bahwa pada 2011 ini pula diharapkan akan rampung 2.000 buku pedoman yang akan menjadi petunjuk teknis (juknis) bagi Pramuka dalam menghadapi bencana.

Tidak hanya itu saja, akan ada pelatihan-pelatihan untuk penanggulangan bencana dengan sebutan siaga komunitas. Petunjuk teknis yang akan dituangkan dalam bentuk buku dan dicetak sebanyak 2.000 buah tersebut juga diuji coba dalam berbagai kesempatan. Juga termasuk diuji coba dalam latihan bersama penanganan bencana forum regional atau ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DIREX) di Manado, Sulawesi Utara, yang diselenggarakan sejak 14 hingga 20 Maret 2011.

"Kita ikutsertakan adik-adik dari kwartir, ada perwakilan dari 20 negara terlibat dalam pelatihan tesebut, begitu pula berbagai pemangku kepentingan dari dalam negeri terlibat dalam pelatihan penanggulangan bencana tersebut. Karena itu kami harap juknis tersebut teruji dan buku pedoman dapat segera dicetak," ujarnya.

Rakernas Gerakan Pramuka 2011 yang mengangkat tema Pemantapan Pemahaman Undang-Undang Gerakan Pramuka Demi Terwujudnya Satu Pramuka Untuk Satu Indonesia itu sedianya dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Hadir pada acara tersebut seluruh jajaran Gerakan Pramuka termasuk Ketua Kwarnas Prof Dr Azrul Azwar

Senin, 21 Maret 2011

MUKERNAS TAHUN 2011

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Musyawatah Kerja Nasional ( MUKERNAS ) tahun 2011. Kegiartan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Maret 2011, bertempat di Komplek Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
Dalam Agenda kegiatan Mukernas tersebut akan dibahas antara lain :
1. Evaluasi Program Kerja Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah tahun 2010.
2. Rancangan Program Kerja Tahun 2012.
3. Informasi Kegiatan Regional, Nasional dan Internasional di tahun 2011 dan 2012.
4. Pembahasan Draft awal AD adan ART Gerakan Pramuka, PP Gugus Darma dan PP Satuan Komunitas.
Setiap Kwartir Daerah se Indonesia akan mengirimkan delegasinya dengan 6 orang anggota.
Melihat materi/ agenda acara di Mukernas tersebut, sebenarnya masih banyak materi lain yang perlu dibahas.
1. SKU bagi Peserta didik setelah dilakukan Uji coba di berbagai wilayah Kwartir Daerah.
2. Hasil dan Perkembangan dalam Revitalisasi Gerakan Pramuka dan Renstra Gerakan Pramuka.
3. Sistem Sertifikasi dan akreditasi bagi Pembina Pramuka
4. Kesiapan Penyelenggaraan Jambore Nsional 2011.
dan masih banyak lagi.
Nampaknya jika semua akan dibahas tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, belum lagi pihak penyelenggara harus bekerja keras mengakomodasikan seluruh aspirasi Kwartir Daerah Se Indonesia dan Pramuka Indonesia pada umumnya.
Kita berharap dengan Mukernas 2011 tersebut paling tidak, dapat memberikan pencerahan awal, peningkatan Kwalitas dan Kwatitas serta perkembangan Gerakan Pramuka mendatang.

Pedagang Aksesoris Pramuka Kalah Uji Materi UU Pramuka

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kemarin membatalkan gugatan dari M. Sholihin, pedagang Aksesoris perlengkapan Pramuka. " Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tak dapat diterima,"ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (4/3)

Sholihin, yang berperkara tanpa kuasa hukum ini mengajukan uji materi pasal 43 ayat (2) beserta penjelasannya UU Pramuka (UU No. 12 Tahun 2010) terhadap pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 . Pasal tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Solihin, selama ini anggaran dana Pramuka dari APBN, APBD atau sumber lain yang ditransfer melalui Kwartir, tidak transparan. Selain tak tranparan, anggaran Pramuka juga tak diawasi Lembaga/Badan Pengawas Keuangan.

Menurut dia, tanpa pengawasan atau sanksi bagi pelanggar pasal 43 ayat (2), maka ada potensi terjadi korupsi. Soal inilah yang digugat Solihin secara materil. Sementara untuk uji formilnya, Sholihin menengarai ada kecacatan berupa penyuapan dalam pengesahan UU Pramuka.

Mahkamah Konstitusi tak menemukan adanya kerugian konstitusional terhadap Sholihin dalam uji materi ini. Akibat tak ada unsur kerugian itu, Sholihin dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak dipertimbangkan alias ditolak. Mahkamah juga mempertimbangkan, jika uji materi ini dikabulkan, justru akan menghilangkan sumber-sumber keuangan bagi gerakan Pramuka.

Minggu, 20 Maret 2011

Musda Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Harus Mengacu UU

Musda Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara harus tetap mengacu dan mempedomani Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan bernuansa kepada kepentingan.

"Dalam UU 12/2010 itu sudah jelas diatur tentang kepengurusan kepramukaan semua tingkatan," kata Raziman Tarigan kepada wartawan, Kamis (17/3).

Disebutkan Raziman, dalam UU 12/2010 pada Bab IV Pasal 20 ayat (1) disebutkan Gerakan Pramuka bersikap mandiri dan non politik. Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (3) kepengurusan tidak terikat dengan jabatan publik.

Brigjen Pol (Purn) Raziman Tarigan SH salah satu kandidat calon ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Sumut mengaku kecewa atas "kekisruhan" musda kemarin hingga ditunda dua bulan ke depan. "Kekisruhan dalam proses pemilihan Ketua Kwarda Pramuka Sumut semestinya tidak harus terjadi sepanjang semua calon dan panitia pelaksana mempedomani UU No. 12 Tahun 2010", ujarnya.

Menurut Raziman, karena UU No. 12 Tahun 2010 itu pulalah nantinya harus dilaksanakan oleh ketua terpilih dan merupakan bagian dari konsep kreteria syarat yang harus dipedomani dalam setiap tingkatan, bahwa mereka adalah pemimpin dengan semboyan Pramuka adalah satu, yakni Merah Putih, tukas mantan Wakapolda Metro Jaya itu.

Lebih lanjut dikatakannya, ada tiga pedoman kepemimpinan sebagai landasan kepribadian dalam berpikir dan bertindak yang harus dimiliki seorang pemimpin yakni, bisa menjadi contoh yang baik atau performa yang rapi, bersih tingkah laku, dan bersih pikirannya, atau dengan istilah "ing ngarso sung tulodo".

Mampu

Kedua, harus mampu menjadi "ing madya mangun karsa", artinya selalu berada di tengah-tengah hati dan pikiran bagi para kader Pramuka. Ketiga, harus mampu menjadi "tut wuri handayani" artinya aktif memberikan dorongan sebagaimana tugas pokok menjelis pembimbing daerah dengan membuka jalan seluas-luasnya, atau kesempatan positif bagi para kakak-kakak pramuka yang memiliki potensi. Sehingga menjadikan gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan yang profesional, mandiri, dan terpercaya dalam membangun generasi muda yang unggul, ujar Purnawirawan berbintang satu itu.

Raziman juga menyesalkan bila Musda Kwarda Pramuka Sumut dijadikan objek politik praktis, sebagaimana isu yang berkembang pada pelaksanaan Musda kemarin.

Masih menurut Raziman, pemilihan Ka Kwarda diharapkan tetap dalam satu bingkai untuk berjuang bersama-sama demi kemajuan gerakan Pramuka dimasa mendatang. Hal itu diwujudkan bila segala sesuatunya diawali dengan persaudaraan, komitmen, dan konsisten menjalankan amanah, melaksanakan seluruh usaha dan kegiatan secara ikhlas, meningkatkan rasa peduli yang tinggi, jelasnya.

Sementara itu, salah seorang Pembina Gugusdepan 13.409 IAIN Sumut Ali Murthado, M.Hum kecewa atas deadlock-nya pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut. "Seharusnya ini tidak terjadi. Tetapi karena banyak kepentingan jalannya Musda banyak kendala".

Sebagai orang yang didik di dalam Gerakan Pramuka, ia melihat ada nuansa politik yang dikembangkan dalam pemilihan tersebut. "Bagi kami siapa pun yang terpilih nantinya tidak jadi masalah, yang penting adalah orang yang memahami Pramuka dan ikhlas dalam mengabdi, bukan sebaliknya menjadikan Pramuka sebagai loncatan untuk meraih apa yang diinginkan," kata Ali.

Kamis, 17 Maret 2011

Semarang Tuan Rumah Sosialisasi Pramuka

Semarang akan menjadi tuan rumah Sosialisasi Undang-undang Gerakan Pramuka, 25-27 Maret mendatang. Kegiatan yang melibatkan ribuan pramuka dari seluruh Indonesia itu akan dipusatkan di Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan dibuka Wakil Presiden Boediono.

Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo mengemukakan hal itu saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, di Gubernuran, Rabu (9/3). Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga MB Zubakhrum Tjenreng, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sapta Raharja, Ketua Kwarda Jateng Prof S Budi Prayitno, dan Pembantu Rektor III Masrukhi.

"Dalam kegiatan itu akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh iga menteri, yakni Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional. Kerja sama tersebut terutama untuk pembentukan satuan khusus olah raga," katanya.

Selain kegiatan sosialisasi tersebut, akan diadakan acara kepramukaan seperti perkemahan atau uji ketrampilan. Ketua Kwarda Jateng Prof S Budi Prayitno mengatakan, para pramuka dari berbagai satuan karya akan melakukan perkemahan selama tiga hari. Mereka juga akan unjuk keterampilan kepramukaan.Bebas Politik

Dalam kesempatan itu, Gubernur berharap kegiatan kepramukaan tidak dipolitisasi. "Jangan ada yang meracuni pramuka dengan politk. Di tengah-tengah zaman edan seperti ini, pramukalah harapan kita yang terakhir," tutur Bibit Waluyo.

Dia menyatakan apresiatif terhadap mereka yang memilih pembinaan generasi muda melalui pramuka. "Kalau melihat anak anak mengalungkan merah putih di leher masing-masing, apalagi menempelkan merah putih itu di dada sambil mengucapkan trisatya, saya selalu mberebes mili (menangis haru-Red)," ungkapnya.

Gubernur juga menyatakan 'mathuk' atas pilihan tema yang diusung dalam kegiatan tersebut, yakni ''Satu Pramuka untuk Satu Merah Putih''. Karena itu, pihaknya menyatakan kesanggupannya untuk menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut.